tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa permasalahan data pertanian kerap menjadi masalah pemerintah dalam membuat kebijakan tepat.
"Kita tahu untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat butuh data yang akurat. Sering kita kedodoran di sini (masalah data pertanian), lahan pertanian kita berapa, butuh pupuk berapa? Sering data itu tidak siap dan akurat," ujar Jokowi saat memberikan sambutan acara Sensus Pertanian 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/5/2023).
Jokowi pun menilai, sensus pertanian penting karena masalah data pangan berkaitan kehidupan orang banyak sehingga perlu kebijakan akurat berbasis data.
"Kenapa sensus pertanian ini dilaksanakan, sektor ini melibatkan hajat hidup orang banyak sehingga butuh akurasi kebijakan dan akurasi kebijakan butuh akurasi data," kata Jokowi.
Ia mengingatkan bahwa PDB Indonesia hingga 11,8 persen. Ia juga mengatakan sektor pertanian adalah salah satu sektor melibatkan jutaan orang pekerja.
"Hati-hati di sektor ini juga sekarang ini sangat rawan kita tahu krisis pangan di mana-mana 345 juta orang di dunia terancam kekurangan pangan dan kelaparan karena perubahan iklim karena perang. Oleh sebab itu sektor ini memegang peran yang sangat penting ke depan peran yang sangat strategis ke depan dan menyediakan pekerjaan 40 juta orang hidup di sektor ini. Ini sudah 29 persen dari angkatan kerja," ungkap Jokowi.
Presiden Jokowi mencontohkan kebijakan pupuk. Ia menilai kebijakan akurat penting untuk menyelesaikan masalah pertanian seperti kekurangan pupuk.
"Kalau sudah kita putuskan pupuk subsidi katakanlah 9 juta ton, itu kan dari data memutuskan itu, tapi di lapangan banyak yang petani berteriak, 'Pak, pupuk enggak ada mungkin supply-nya kurang, mungkin distribusinya enggak betul.' Tapi kalau datanya akurat, gampang sekali oh ya bukan 9 juta ton tapi 13 juta ton, misalnya," ujar Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi mendukung kegiatan sensus pertanian 2023. Ia juga menilai sensus pertanian berjalan lama, apalagi data pertanian yang digunakan sudah usang. Ia menilai sensus pertanian harus dilakukan dalam 5 tahun sekali ke depan, bukan 10 tahun sekali karena sensus pertanian terakhir dilaksanakan 2013 lalu. Jokowi menilai, sensus dilaksanakan 5 tahun sekali memakan biaya murah selama data yang diterima adalah data terkini.
"Menurut saya juga kelamaan sudah berjalan berubah setiap tahun keputusannya masih pakai data 10 tahun yang lalu. Mestinya ini setiap 5 tahun, biayanya juga enggak banyak mungkin 3 triliunan tapi penting. Bagaimana saya bisa memutuskan sebuah kebijakan kalau datanya tidak akurat dan paling terupdate terkini," jelas Jokowi.
"Sekali lagi saya mendukung pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023 ini agar sensus ini betul-betul menghasilkan data yang terkini akurat dan tepercaya dan sensus pertanian ini menyangkut pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan Kehutanan," ujar Jokowi.
Sementara itu, Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan survei pertanian kali ini dilakukan dalam rangka untuk menyediakan data pertanian secara akurat.
"Sensus Pertanian 2023 memiliki tujuan utama yaitu menyediakan data terkait kondisi pertanian Indonesia secara komprehensif sampai dengan wilayah terkecil," kata Yuwono di lokasi yang sama.
Yuwono mengatakan, data yang akan diperoleh meliputi data pelaku usaha pertanian secara by name, by address yang bisa dijadikan target program pertanian, data geospasial statistik pertanian dan potensi pertanian termasuk urban farming, struktur demografi petani termasuk petani milenial, luas lahan pertanian menurut penggunaan jenis kepemilikan dan irigasi, hingga penyediaan basis data UMKM di sektor pertanian dan lain sebagainya.
Penelitian akan dilakukan 1 Juni-31 Juli 2023 dengan 7 subsektor sensus antara lain tanaman pangan, holtikultura, perkebunan perikanan peternakan kehutanan dan jasa pertanian. Responden yang akan didata meliputi usaha pertanian perorangan atau petani, berbadan hukum atau perusahaan dan usaha pertanian lainnya di seluruh wilayah Indonesia.
Mereka berharap data hasil sensus bisa digunakan sebagai payung hukum untuk pemanfaatan di sektor pertanian di masa depan seperti masalah pupuk bersubsidi.
"Mohon arahan dan dukungan Bapak Presiden terkait regulasi yang mengatur pemanfaatan dan berbagi pakai data by name, by address hasil Sensus Pertanian 2023. Harapan kami data tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah salah satunya untuk perbaikan data targeting penyaluran pupuk bersubsidi," jelas Yuwono.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
